TARGETNEWS KEPRI: BATAM Jumat 18 Agustus 2017, Presiden republik Indonesia joko Widodo telah menggalakkan pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk pembangunan desa di seluruh tanah air, yang dananya di peroleh dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN)tahun  Anggara 2017 sesuai dengan UU RI no 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, denga sistem pentranferannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besaran  dana yang di alokasikan untuk desa sangat lah besar sebesar Rp 60.000.000.000.000,- enam puluh trilyun Rupiah, untuk lebih kurang tujuh puluh desa dan kelurahan di seluruh tanah air pada tahun 2017 ini, dana ini bukan tidak cukup besar, untuk itu harus di awasi dengan ketat, dari berbagai  elemen masyarakat, termasuk para wartawan di tanah air harus dapat memantau  lokasi lokasi pembangunan yang di laksanakan masing masing kelurahan dan desa, dan pemerintah harus juga melibatkan dalam pengawasan dana desa tersebut, yakni tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan maha siswa, sehingga tidak mudah jika ada maksud  untuk di selewengkan, sebab dana desa tersebut belum dapat dikatakan kuat dalam pengawasannya saat ini, dengan harapan jangan  sampai terjadi lagi OTT, Operasi Tangkap Tangan  seperti yang terjadi di pamekasan yang menyeret kepala daerah dan jaksa dan unsur kelurahan,  ini harus betul2 di awasi, untuk itu pada beberapa bualn terahir ini, kami dari media TARGETNEWS KEPRI,  melakukan pengontrolan terhadap beberaopa lurah, di kecamatan sekupang Kota Batam kepri, diantaranya adalah, kelurahan patam lestari, kelurahan tj. riau, kelurahan Tiban Indah, kelurahan sei harapan, dan kelurahan tj. pinggir, sementara kelurahan tiban baru dan kelurahan tiban lama belum kami lakukan konfirmasi, dan di lima kelurahan di kecamatan sekupang hanya tiga lurah yang memberikan respon terhadap konfirmasi yang kami lakukan, adapun lurah yang bersedia memberikan titik2 pembangunan yang dilaksanakan, yakni  1 .Lurah Patam Lestari,  2.Lurah Tiban Indah,  3 Lurah Tanjung Riau,  sedangkan Lurah sei Harapan dan Lurah Tanjung Pinggir tidak bersedia memberi titik2 pembangunan yang di laksanakan, padahal kami telah beberapa kali melakukan konfirmasi, dan mengkonfirmasi dengan hormat secara tertulis, dan beberapa kali kami menghubungi melalui Telpon Genggam Via WA, tetap juga tidak bersedia  merespon konfirmasi kami, terlihat beberapa kali kami mengirimkan WA,   kedua lurah tersebut tetap juga dalam bersikap diam, bersikap diam tidaklah menujukkan kepemimpinan yang transparan, justru jika bersikap diam akan menambah kecurigaan masyarakat, kami akan terus melakukan pengontrolan terhadap dana desa supaya alokasi dana tepat sasaran, **TWR**

Versi cetak