Oknum Mantan Kadis  Tersandung Korupsi

Karimun Target News-

 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD Kesbang) Pemda Kab Karimun Prov Kepri, Indra Gunawan ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Karimun dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana administrasi umum (adum) tahun anggaran 2014-2016.Terkait kasus yang membelit mantan Kadis Dinsos  ini. Bupati Daerah Kab Karimun A.Rafiq dikonfirmasi sejumlah wartawan di kediaman rumah dinasnya mengatakan. Sampai saat ini saya belum berkomunikasi dengan Pak Indra terkait kasus ini,Saya baru sampai dari Jakarta.Saya pasti akan  panggil beliau untuk bertemu saya, untuk mendengar langsung keterangan beliau terkait kasus ini,tutur Aunur Rafiq tuturnya Kamis (3/8). Selanjutnya Bupati menghimbau semua awak media serta masyarakat terkait kasus menimpa diri Indra Gunawan saat ini menjabat Kabad Kesbang Pemda Karimun

 Aunur Rafiq minta agar semua pihak untuk tetap menghormati proses hukum dan selalu mengedepankan azas praduga tak bersalah.  Indra Gunawan masih tetap menjabat sebagai Kepala BPMPD Kesbang Karimun hingga dirinya divonis bersalah oleh Pengadilan dan menjalani Hukuman tindak piadana, maka yang bersangkutan baru akan di non aktifkan dari jabatannya, karena ada aturan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN)  tutur Rafiq.

Rafiq menambahkan,kasus masih ini dalam tahap berproses, maka azas praduga tidak bersalah agar tetap kita kedepankan. Dia baru tersangka, belum lagi terdakwa atau terpidana, kita lihat saja nanti sebagaimana diatur dalam UU ASN,setelah ada keputusan tetap dari Pengadilan" tuturnya.Disinggung wartawn jika tersangka  ditahan penyidik.

Aunur Rafiq menyebut, kalau  dilakukan penahanan terhadap Indra Gunawan,maka, akan ditunjuk pelaksana tugas, namun bukan secara otomatis dia diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara. Sebelum kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap (incracht) terang Rafiq.

 Bupati mengingatkan,bukan hanya kepada Indra, kepada seluruh pimpinan OPD di Karimun, namun kepada seluruh ANS dilingkungan Pemda Kab Karimun,agar selalu berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam belanja administrasi umum. Terkait Surat Pertanggungjawaban (SPj) harus disesuaikan dengan apa yang dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum.

Saya selalu mengingatkan hal ini kepada seluruh pimpinan OPD di Karimun mulai dari kepala dinas, badan, kantor, camat hingga lurah agar selalu berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah.  SPj harus disesuaikan dengan yang dilakukan atau laksanakan,pesannya.

Disisi lain, Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Dwihatmoko Wiroseno usai memimpin penggeledahan di Kantor Dinas Sosial Karimun di komplek perkantoran Bupati Karimun, Selasa (1/8) siang dikonfirmasi wartawan mnerangkan. Kami telah menetapkan mantan Kepala Dinas Sosial inisial IG sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan anggaran dana adum tahun anggaran 2014-2016," terangnya .

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD Kesbang) itu diduga melakukan korupsi dana administrasi umum (Adum) Dinas Sosial tahun anggaran 2014-2016 sekitar Rp3 miliar.hingga Indra Gunawan kini ditetapkan sebagai tersangka sesuai dua alat bukti yang kuat ditangan  penyidik Polres Karimun.Ditambahkan Dwi, Kasat Reskrim Polres Karimun,pengusutan kasus yang merugikan negara Rp3 miliar  itu tidak akan tetap dikembangkan. Jadi tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru.
Hingga dirinya pesan,agar seluruh pihak untuk bersabar menanti kelanjutan kasus ini.

 Polisi masih melakukan pengembangan kasus ini,kita tunggu hasil pemeriksaan selanjutnya, kami tetap komitmen akan meneruskan langkah selanjutnya terang Kasat dihimpun wartawan.

Disis lain,Kapolres Karimun dikonfirmasi watawan mengatakan,Polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang nantinya akan menjadi bahan untuk meneruskan langkah berikutnya.  Saat ini, penyidik sudah memeriksa 23 orang saksi, yang merupakan pejabat terkait di Dinas Sosial Karimun, termasuk juga PPTK dana Adum. Sementara, barang bukti yang sudah kami sita adalah beberapa bundel dokumen terkait dengan dana adum seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPj), 1 unit mobil Honda HRV BP 1866 MY beserta BPKB nya," tutur Kapolres.terkait penahanan tersangka, Kapolres mengatakan penahanan akan dilakukan setelah semua berkas pendukung sudah lengkap dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri juga sudah melakukan audit kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini,tuturnya.  (TN)

www.targetnews.co.id.

Versi cetak