Jakarta. (jumat 21/02/2025). Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III di Gedung Nusantara V DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 21 Februari 2025.
Sarka Eladjouw SE. Korda Maluku Utara Delegasi Maluku Utara menjelaskan di hadapan awak media bahwa moment ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Maluku Utara dan khususnya masyarakat Kepulauan Obi, kami berharap di pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo agar Moratorium dicabut. Acara Forkonas PP DOB berjalan dengan baik, meskipun banyak interupsi dari berbagai daerah terkait dengan keinginan dan kerinduan dari daerah-daerah untuk memperjuangkan otonomi daerah baru dari masing-masing daerah. Ujarnya.
Sarka juga menambahkan bahwa dengan terpilihnya Gubernur Maluku Utara yang baru Ibu Sherly -Sarbin maka ada harapan baru ekonomi masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan dapat pulih dan bertumbuh dengan baik. Karena inilah janji politik mereka. Salah satu program mereka adalah memperjuangkan Kepulauan Obi sebagai daerah otonom baru (mekar). Program ini diambil Karena selama ini Obi ditelantarkan oleh Pemerintah Halmahera Selatan pada hal dapur Halmahera Selatan ada di Obi. Jika dihitung dan di bagi Kekayaan Obi ke masyarakat itu masyarakatnya lebih dari makmur dan tidak perlu berkuli ditanah mereka sendiri. Kekayaan alam Obi seperti nickel di keruk di jual ke China tapi masyarakat Obi masih berada di lingkaran kemiskinan, ketidak Adilan ada dimana, infrastruktur di Obi hampir tidak ada seperti jalan darat dan angka kematian cukup tinggi karena terbatasnya transportasi laut. Jelasnya
Kami berharap Presiden RI Prabowo Subianto menderkan seruan masyarakat di daerah-daerah terkait otonomi baru dengan mencabut “Moratorium”, karena menurutnya untuk mencapai bangsa yang besar ini mengalami pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur di daerah-daerah hanya dengan satu jalan yaitu Pemekaran, dengan pemekaran maka masing-masing daerah pasti berjuang dan menata sumber-sumber kekayaan alamnya secara baik dan merata serta penyaluran anggaran dari pusat dapat tertata dengan baik dan langsung menyentuh ke masyarakat di daerah secara transparan, profesional dan akuntabilitas. Ucapnya
Sarka juga menambahkan bahwa dengan terpilihnya Gubernur Maluku Utara yang baru Ibu Sherly -Sarbin maka ada harapan baru ekonomi masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan dapat pulih dan bertumbuh dengan baik. Karena inilah janji politik mereka. Salah satu program mereka adalah memperjuangkan Kepulauan Obi sebagai daerah otonom baru (mekar). Program ini diambil Karena selama ini Obi ditelantarkan oleh Pemerintah Halmahera Selatan pada hal dapur Halmahera Selatan ada di Obi. Jika dihitung dan di bagi Kekayaan Obi ke masyarakat itu masyarakatnya lebih dari makmur dan tidak perlu berkuli ditanah mereka sendiri. Kekayaan alam Obi seperti nickel di keruk di jual ke China tapi masyarakat Obi masih berada di lingkaran kemiskinan, ketidak Adilan ada dimana, infrastruktur di Obi hampir tidak ada seperti jalan darat dan angka kematian cukup tinggi karena terbatasnya transportasi laut. Jelasnya
Diharapkan juga anggota DPR-RI dan DPD-RI perwakilan Maluku Utara ada 7 orang di Senayan ini dapat merasakan perjuangan masyarakat Maluku Utara khususnya masyarakat Obi Kepulauan yang sudah merindukan untuk melepaskan diri dari Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadi “Daerah Otonomi Baru”.
Sementara itu Ketua Perwakilan Obi Kepulauan Fahmi Subur SH. Menuturkan bahwa kehadiran kami di Senayan ini (gedung DPR-RI) merupakan utusan masyarakat Obi Kepulauan untuk memperjuangkan tentang Otonomi Baru (Pemekaran) bahwa Obi harus di mekarkan. Alasannya selama ini Obi gabung dalam pemerintahan Halmahera Selatan tidak merasakan keadilan seperti: pemerataan infrastruktur jalan darat dan pertumbuhan ekonomi pada hal kekayaan alam di Obi melimpah ruah namun masyarakat Obi hingga kini masih terisolir dan ketinggalan jauh dari daerah-daerah penghasil lainya.
Oleh karenanya bagi masyarakat Obi Kepulauan tidak ada carai lain selain ingin melepaskan diri dari Kabupaten Halmahera Selatan. Fahmi berharap dengan adanya perjuangan di Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru seluruh Indonesia Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dapat mencabut “Moratorium”. Tutupnya
