Banyuwangi, targetnews.co.id – Untuk kenyamanan proses pembelajaran Siswa-Siswi SMP Negeri 1 Singojuruh,Serta menjaga Kondusifitas Di sekolah SMP Negeri, Aliansi MEDIA LSM Dan ADVOKAT Banyuwangi Selatan ( AMMBLAS ) Meminta Kepala Dinas pendidikan kabupaten Banyuwangi, segera mengambil Tindakan dengan cara menarik Lilik Subekti kepala SMP Negeri 1 Singojuruh ke kantor di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Serta Mengaudit Semua SMP Negeri yang ada di Banyuwangi.
Hal ini disampaikan oleh ketua umum AMMBLAS Yoga Yuliarto.Selaku Aktivis Pemerhati Pendidikan,Yoga Yuliarto khawatir kalau sederet persolan yang terjadi di SMP Negeri 1 Singojuruh saat ini,bisa membuat ketidak nyamanan Para Siswa dalam menempuh pembelajaran.
Tidak hanya itu,Yoga juga meyakini kalau Permainan Otak – Atik Anggaran yang mengarah kepada tindakan Korupsi tidak hanya terjadi di SMP Negeri 1 Singojuruh saja,dengan nada keras Yoga menyampaikan kalau Permainan kotor Otak-atik anggaran juga terjadi di semua SMP Negeri yang ada di Banyuwangi.
“Pak Ratno seharusnya tanggap dengan persolan di SMP Negeri 1 Singojuruh, Seharusnya Lilik itu segera di tarik ke Dinas.siapa tau, setelah Lilik Di tarik ke Dinas persolan di SMP Negeri 1 Singojuruh itu bisa mereda.sehingga proses belajar mengajar Siswa-Siswi di sana tidak terganggu.Selaku Pemerhati Pendidikan saya tidak ingin generasi penerus bangsa ini tmenjadi tumbal kepentingan”
“Saya meyakini kalau praktek-praktek kotor di Dunia Pendidikan yang mengarah ke tindakan korupsi terjadi di Semua SMP Negeri yang ada di Banyuwangi,Sudah sepantasnya Dinas Pendidikan segera melakukan audit di setiap satuan pendidikan khususnya SMP Negeri.hasil Auditnya di sampaikan ke publik,jadi masyarakat tau hasilnya”Ucapnya.Selasa 16 Juli 2024.
Tidak Hanya Yoga,Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua Harian AMMBLAS M.Ropiq Azmi.di hadapan wartawan, M.Ropiq menuturkan kalau kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi saat ini telah lalai dengan program Pemerintah pusat yaitu *Menyelenggarakan Pendidikan Bebas Pungutan Bagi Seluruh Siswa* sehingga di SMP Negeri sering terjadi persoalan masalah Anggaran.
“Dinas itu seharusnya tidak lupa kalau pemerintah Pusat pernah mengeluarkan Program Wajib Belajar,kenapa saya bilang Dinas pendidikan lupa,karena saya ini sering di mintai tolong Masyarakat yang berstatus Wali murid.hampir semua yang minta tolong ke saya kaitannya dengan keuangan.kalau ini di biarkan berlarut-larut maka bisa hancur nama baik Dunia Pendidikan “imbuhnya.
(Red).
