Targetnews.co.id//Jakarta, Siaran pers . Sungguh sangat miris dan meresahkan disaat adanya program efesiensi dan penghematan anggaran , justru Badan Pertanahan Jakarta Barat dibawah komando dan pimpinan Shinta Purwitasari dengan antek ujung tombak bapak Erwin Sofyian membagi bagikan & Menghamburkan Anggaran yang tidak jelas untuk disawer ke rekan – rekan media dan lembaga Swadaya Masyarakat menjelang hari raya idul fitri dan lebaran Tahun ini , namun erwin selaku orang yang ditugasi berlaku tidak adil dalam implentasinya , kebanyakan sebagai prioritas adalah Wartawan wanita , dan saat Erwin di konfirmasi selalu lakukan pemblokiran kepada pers yang mencoba konfirmasi , seakan Erwin enggan dan menghilangkan jejak .
Berbagai kalangan media dan LSM mempertanyakan dari mana alokasi anggaran tersebut dengan hitung – hitung Matematis ; satu media/LSM , Rp. 250 .000 ,- Dan diprediksi 50 oknum yang disawer sekitar Rp.12.500.000 dan sebenarnya hal ini telah berlangsung lama dan jika dihitung kebelakang sejumlah dua tahun dengan estimasi Rp.12.500.000. × 24 bulan ( 2 Thn minimal) Terhitung Rp.300.000.000, sungguh fantastis , kini timbul pertanyaan ; Dari mana BPN Jakarta Barat mengalokasikan Anggaran teersebut ?
Tokoh Media dan LSM , EDO SITANGGANG ,SH . yang diminta komentarnya berujar ; Aparat hukum segera bertindak dan wajib
Menelesuri BPN jakarta Barat , dari mana alokasi anggaran tersebut didapat dan kemudian menyawer media dan LSM , ini perlu diselidiki , apakah BPN jakbar telah melakukan pungli , gratifikasi dan atau Melakukan Korupsi , setahu kami tidak ada anggaran khusus untuk mengakomodir Wartawan dan LSM , APH segera memeriksa Kakan dan operator Lapangan saudara Erwin , segera dan jangan ditunda , sebab ; masalah ini sangat krusial . Tegasnya .
Resintensi ini sangat beralasan untuk menjaga kredibilitas Lembaga dan institusi Pemerintah dan agar tidak tercoreng dengan ulah Erwin – Erwin lainnya , belum lagi dengan berbagai masalah yang telah mendera BPN jakarta barat , dengan kasus hilangnya data dan berkas , mafia Tanah , gratifikasi dan Kasus pungli .
