Jakarta – TargetNews.co.id
Sensitifitas pengelolaan keuangan negara terkini mengalami degradasi dalam membangun sistem manajemen agar dapat terlihat profesional dan proposional dalam pencapaian hasil, tetapi pada faktanya hal tersebut tidak dapat berjalan sesuai tujuan , hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ; Mentalitas para pengelola untuk membangun sistem tersebut , ekses dari semua ini terakumulasi dari semua ini para pengelola keuangan negara yang telah membuat penyimpangan akhirnya terkena masalah Hukum , namun hal ini tidak menjadikan efek jera disebabkan sanksi dan hukum yang dikenakan oleh pelaku sangat ringan.
Terfokus pada BPJN XIV yang akhir ini menjadi sorotan Publik , penegak hukum , PERS dan LSM , yang sementara ini dibawah komando Dadi Muradi , ST , MT
Dimulai dari dugaan KKN , gratifikasi,Pungli serta Permainan Kong kalingkong dgn Para Penyedia Jasa hal ini berawal dari Pelanngg aran dalam Tahapan Perencanaan , Persiap an Pengadaan , Pemili han Penyedia hingga Pelaksanaan kontrak yang tidak memenuhi standard ketentuan.
Seorang narasumber dari dalam yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan pada Media ini perihal Putus kontrak Proyek Preservasi ruas jalan nasional Trans Sulawesi Rp 243 Miliar oleh perusahaan A yang berakibat menjadi insiden gugatan , lain lagi soal kongkalikong Penanganan pekerjaan longsor lereng bawah Ruas Taboli – kebun kopi – Nupabomba , Pengamatan secara Rasional soal konstruksi atau kondisi Pekerjaan diruas tersebut tidak layak untuk sebuah bangunan yang dilintasi kendaraan dgn kapasitas besar , hal ini menimbulkan kecurigaan disebab kan tidak memenuhi Standart mutu Pekerjaan , jelas diduga ada Permainan kotor antara Pihak Kontraktor dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Palu , hal ini diamini oleh Binsar Siagian ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Karya Cipta Bangsa ( LSM KCB ) dan dengan Tegas ia berucap. ; mengapa sampai saat ini tidak ada Tindak lanjutnya perihal Soal ini , Muradi selaku kepala bpjn harus bertanggung jawab menuntaskan kasus ini sebab ini otoritas nya dan pihak pihak terkaitpun harus turun tangan dan tidak bisa ada pembiaran , ini soal uang negara Dan Rakyat tidak bisa se enaknya dimainkan atau dikorup , Ujar Binsar dengan geram
Carut marut kinerja BPJN XIV pada prinsipnya sudah sulit untuk ditolerir sebab akumulasi merugikan keuangan negara , pihak yang wajib untuk mengambil resiko kepala balai sepertinya lepas tangan , Muradi beserta jajaran nya sangat sulit dihubungi dan diminta klarifikasi agar semua insiden di balai ini yang bermuat an KKN terang benderang serta tidak akan berulang kembali selanjutnya pihak pihak yang berkompeten segera turun tangan khususnya para penegak Hukum untuk mengambil langkah Hukum .
TARGET NEWS
PEMRED Eko Yulianto SH
