Dengan adanya PHK yang sudah tembus 70 ribu orang dalam 4 bulan pertama di 2025, banyak buruh yang tidak mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan, outsourcing yang merajalela, sistem hubungan kerja kemitraan yang merugikan buruh, tidak adanya perlindungan untuk petani, nelayan, guru dan tenaga honorer, tenaga medis, sopir transportasi, ojek online, maka perlu dibentuk sebuah kekuatan Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
Selain itu, untuk menghadapi pembahasan beberapa rancangan UU yang sangat strategis bagi kalangan serikat pekerja (working class), seperti RUU Ketenagakerjaan, RUU PPRT, RUU Buruh Migran, RUU Perampasan Asset, RUU Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan, dan RUU lainnya, maka kehadiran koalisi serikat pekerja dan partai buruh ini adalah sebuah keniscayaan dalam perjuangan kelas pekerja (working class).
Oleh karena itu, pada hari ini, 20 Mei 2025 di Gedung Juang 45 Jakarta telah dideklarasikan koalisi serikat pekerja, koalisi organisasi kerakyatan, dan Partai Buruh yang berhimpun dalam satu koalisi besar bernama Koalisi Serikat Pekerja — Partai Buruh yang disingkat KSP-PB. Koalisi ini terdiri dari konfederasi serikat pekerja terbesar, mayoritas federasi serikat pekerja di tingkat nasional, organisasi petani, organisasi guru dan tenaga honorer, organisasi nelayan, organisasi tenaga medis, organisasi media dan konten kreator, organisasi transportasi online (gojek, grab, maxime, dil), serikat pekerja transportasi, organisasi pekerja rumah tangga, organisasi buruh migran, organisasi miskin kota dan pekerja informal, organisasi
pelaut, dan organisasi kerakyatan lainnya.
Adapun organisasi yang bergabung saat ini adalah Partai Buruh dan 61 koalisi serikat pekerja lainya dengan jumlah anggota lebih dari 4 juta orang di 38 Provinsi dan 493 Kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
Hasil yang ingin dicapai dari keberadaan koalisi ini adalah:
1. Terbentuknya secara resmi Koalisi Serikat Pekerja — Partai Buruh (KSP-PB) sebagai aliansi strategis gerakan kelas pekerja.
2. Dikeluarkannya Deklarasi Politik dan Sosial Ekonomi KSP-PB sebagai pernyataan sikap dan draft sandingan bersama atas urgensi UU Ketenagakerjaan baru yang berpihak kepada buruh, bukan pada omnibus law UU Cipta Kerja.
3. Disepakatinya agenda konsep — lobi — aksi — politik dari kelas pekerja (working Class) antara lain penyusunan draf sandingan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan Pekerja Migran, RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Asset, Revisi UU terkait Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan, Kepres tentang Reforma Agraria di Perkotaan, Regulasi untuk Perlindungan Guru dan Tenaga Honorer serta Kelompok Nelayan, yang diperjuangkan secara bersama-sama secara politik dan sosial ekonomi, serta kampanye publik secara nasional dan internasional.
4. Menyusun dan memberikan masukan terkait peraturan yang melindungi buruh dan kelas pekerja lainnya antara lain penghapusan outsourcing, upah layak, Satgas PHK, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, dll, untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan menggantikan Peraturan Pemerintah yang sudah tidak berlaku lagi dikarenakan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUUXX1/2023 antara lain Peraturan Pemerintah yang harus dihapus dan diganti sementara dengan Permenaker adalah PP 34, 35, 36, dsb.
5. Terbangunnya koalisi dan perjuangan bersama antara Partai Buruh dengan Koalisi Serikat Pekerja serta aliansi masyarakat sipil lainnya untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan kelas pekerja (working class).
Dengan dideklarasikannya Koalisi Serikat Pekerja — Partai Buruh maka kerja-kerja
organisasi ke depan dilakukan dengan strategi Konsep — Lobi — Aksi — Politik (KLAP).
Related News
Gara-gara Downtime, Reputasi Perusahaan e-Commerce & Jasa Keuangan Terancam! Keyword : Netmonk Prime Solusi Andal Jakarta – Operasional perusahaan di berbagai sektor banyak mengandalkan kinerja jaringan, seandainya jaringan lambat atau mengalami downtime, konsekuensinya akan mempengaruhi reputasi bisnis! Perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, perbankan, hingga jasa keuangan akan merasakan betul dampaknya. Jika server jaringan mereka mengalami downtime, hubungan perusahaan dengan pelanggan akan terhambat dan bukan tidak mungkin mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Downtime adalah masalah serius yang bisa berdampak besar terhadap kepercayaan pelanggan, pendapatan, dan operasional perusahaan. Setidaknya, dampak yang paling kentara dari jaringan lambat atau downtime adalah perusahaan kehilangan potensi pendapatan. Misalnya saja pada perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, ketika platform e-commerce tidak dapat diakses, maka pelanggan tidak dapat melakukan pembelian yang sudah pasti akan langsung mengurangi potensi pendapatan. Penjualan yang hilang selama masa downtime sering kali tidak dapat sepenuhnya dipulihkan. Kondisi serupa juga bisa terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, saat downtime berlangsung, layanan seperti transfer, pembayaran, atau perdagangan saham yang dilakukan oleh pelanggan menjadi terhenti. Jelas, hal ini menyebabkan hilangnya pendapatan dari komisi atau biaya layanan. Kondisi yang demikian, bukan tidak mungkin membuat pelanggan dari perusahaan tersebut mengalami frustasi karena tidak dapat menyelesaikan transaksi atau melacak pesanan mereka. Sama halnya dengan pelanggan di perusahaan jasa keuangan yang kesal lantaran tidak dapat mengakses dana atau menyelesaikan transaksi penting. Parahnya, dapat memicu kepanikan dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan keuangan tersebut. Jika sudah demikian, reputasi perusahaan terancam karena hilangnya kepercayaan pelanggan dan dalam kasus jasa keuangan, gangguan downtime dapat memunculkan keraguan terhadap keamanan dan keandalan sistem perusahaan. Pada beberapa kasus yang pernah terjadi, downtime dapat disertai serangan siber atau kehilangan data. Tentu, kondisi ini dapat memperburuk situasi dan memerlukan investasi besar dalam penanganan serta audit sistemnya. Sementara itu, secara lebih spesifik perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce akan mengalami kerugian operasional akibat gangguan dalam inventaris, sistem pembayaran, dan logistik. Barang mungkin tidak dapat dikirim tepat waktu sehingga mengganggu hubungan perusahaan dengan pelanggan dan mitra logistik. Perusahaan jasa keuangan juga akan mengalami hal yang sama. Kerugian operasional dalam proses internal seperti pencatatan transaksi atau penyelesaian keuangan menjadi tertunda sehingga menciptakan backlog yang menyita waktu untuk diselesaikan. Berbagai pemaparan potensi kerugian di atas, teranglah jika kinerja monitoring jaringan memegang peran sangat penting. Dan untuk memastikan kinerja server jaringan tetap berfungsi secara optimal, dibutuhkan monitoring server jaringan yang andal dan dapat dipercaya! PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menghadirkan solusi monitoring server jaringan Netmonk yang bisa membantu perusahaan mengoptimalkan operasional bisnis mereka sekaligus meningkatkan reputasinya. Netmonk melalui layanan Netmonk Prime mampu memberikan pandangan mendalam mengenai performa server jaringan secara real-time. Netmonk juga memberikan insight berharga melalui laporan kinerja jaringan yang bisa digunakan perusahaan sebagai landasan dalam mengambil keputusan strategis. Laporannya tidak sekadar data saja, juga analitik secara real-time yang dapat dimanfaatkan untuk memantau dan menyelesaikan bahkan sebelum masalah terjadi. Netmonk memiliki fitur deteksi anomali (deteksi masalah jaringan) yang secara canggih dapat mengirimkan peringatan kepada server sehingga perusahaan dapat menghindari masalah kecil berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Langkah ini menjadi perbedaan antara downtime yang singkat dan gangguan server jaringan berkepanjangan yang merugikan. T
