Targetnews.co.id,Jakarta, 21 Februari 2025 – Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III di Gedung Nusantara V DPR RI, Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting bagi para delegasi dari berbagai daerah untuk menyuarakan aspirasi terkait percepatan pemekaran wilayah, salah satunya Kepulauan Obi di Provinsi Maluku Utara.
Jefri Daeng, SH, delegasi dari Maluku Utara khususnya Kepulauan Obi, menegaskan bahwa pemilihan ketua umum yang baru di Forkonas PP DOB harus diiringi dengan komitmen kuat untuk memperjuangkan otonomi daerah. Meskipun pertemuan diwarnai interupsi dari berbagai delegasi, hal tersebut mencerminkan besarnya keinginan masyarakat daerah untuk memperjuangkan pemekaran wilayah mereka. “Kami menginginkan otonomi daerah baru yang diberlakukan dengan syarat presiden yang baru ini harus mencabut moratorium. Jika tidak dicabut, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan di berbagai daerah. Kami melihat bahwa untuk daerah-daerah agar bisa maju, solusinya hanya satu, yaitu pemekaran daerah otonomi baru,” tegas Jefri.
Pemekaran wilayah, menurut Forkonas PP DOB, merupakan langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi distribusi keuangan dan pembangunan daerah. Dengan adanya daerah otonom baru, maka anggaran dari pusat dapat dialokasikan dengan lebih tepat guna, profesional, dan akuntabel. Fahmi Subur, SH, Ketua Forkonas Kepulauan Obi, menjelaskan bahwa Kepulauan Obi memiliki lima kecamatan dengan 30 desa yang siap menjadi kabupaten sendiri. “Kami sudah lama memperjuangkan pemekaran ini. Secara administratif, Pulau Obi masuk dalam Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi potensi ekonomi dan sumber daya alamnya yang besar tidak dinikmati oleh masyarakat setempat. Ini yang menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial,” ungkap Fahmi.
Pulau Obi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Obilatu, Pulau Bisa, Pulau Gata-gata, Pulau Latu, Pulau Woka, dan Pulau Tomini, memiliki potensi sumber daya alam melimpah, terutama nikel dan emas. Namun, hasil kekayaan alam tersebut selama ini lebih banyak mengalir ke Halmahera Selatan, sementara masyarakat Obi masih hidup dalam keterbatasan infrastruktur dan ekonomi.
Sarka Eladjouw, SE, Ketua Forkonas Maluku Utara, menegaskan bahwa pencabutan moratorium oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci utama dalam mewujudkan daerah otonomi baru, khususnya Kepulauan Obi dan Wasley. “Pemekaran daerah otonomi baru adalah solusi bagi pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan. Jika moratorium tidak dicabut hingga Agustus, kami siap melakukan aksi di Istana dengan hampir 1000 peserta dari seluruh Indonesia,” kata Sarka dengan tegas.
Selain itu, Sarka juga menyinggung kepemimpinan baru di Maluku Utara di bawah Gubernur Sherly-Sarbin yang memiliki visi untuk memperjuangkan Kepulauan Obi sebagai daerah otonom baru. Ia menegaskan bahwa selama ini masyarakat Obi tidak merasakan manfaat dari kekayaan alam mereka sendiri. “Kami hanya ingin keadilan. Kekayaan alam Obi seperti nikel terus dikeruk dan dijual ke luar negeri, tetapi masyarakat Obi masih hidup dalam keterbatasan. Infrastruktur di Obi hampir tidak ada, angka kematian tinggi karena minimnya akses transportasi dan layanan kesehatan. Inilah alasan kami terus memperjuangkan pemekaran,” lanjutnya.
Pemekaran Kepulauan Obi telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta tim Komisi II DPR RI yang pernah melakukan kunjungan langsung ke daerah tersebut. Dalam kesempatan ini, Forkonas PP DOB berharap agar Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah pusat dapat mendengar suara rakyat yang telah lama menginginkan keadilan dalam distribusi pembangunan dan sumber daya. “Kami datang ke Jakarta bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk berjuang. Pemekaran Kepulauan Obi bukan sekadar keinginan, tetapi kebutuhan mendesak bagi masyarakat,” tutup Fahmi Subur.
Dengan semakin kuatnya dorongan dari berbagai pihak, Forkonas PP DOB berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret guna mewujudkan pemekaran daerah otonomi baru sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional.
