Laporan investigasi terbaru mengungkap praktik pungutan liar (pungli) yang terselubung di balik layanan perpanjangan STNK di Samsat Jakarta Utara, bukan sekadar pungli biasa, modus operandi yang digunakan menunjukkan tingkat kecanggihan dan keberanian yang mengkhawatirkan.
Praktik yang diberi nama “Tembak KTP” ini menawarkan solusi instan bagi wajib pajak yang terkendala masalah administrasi kependudukan, khususnya KTP.
Dengan membayar Rp 200.000, wajib pajak dijanjikan kelancaran proses perpanjangan STNK, terlepas dari status KTP mereka. Layanan ini ditawarkan oleh oknum calo yang berkedok biro jasa, beroperasi secara terang-terangan di area sekitar Samsat, tepatnya dekat fasilitas fotokopi dan kantin. Keberadaan mereka di lokasi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kongkalikong atau keterlibatan pihak internal Samsat.
Lebih jauh dari sekadar pungli, praktik “Tembak KTP” ini mengindikasikan adanya jaringan korupsi yang terorganisir. Nominal Rp 200.000 yang terbilang cukup besar, menunjukkan adanya pembagian keuntungan di antara para pelaku. Pertanyaan besar yang muncul adalah: siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini? Apakah hanya oknum calo saja, atau ada pihak lain di dalam sistem birokrasi Samsat yang turut serta?
Kejadian ini bukan sekadar masalah pelayanan publik yang buruk, melainkan sebuah ancaman serius terhadap integritas dan transparansi pemerintahan. Kepercayaan publik terhadap institusi negara bisa terkikis jika praktik korupsi seperti ini dibiarkan berlanjut.
Langkah tegas dan investigasi menyeluruh dari pihak berwajib sangat dibutuhkan. Selain menindak tegas para pelaku, perlu dilakukan audit internal di Samsat Jakarta Utara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan oknum petugas. Peningkatan pengawasan dan transparansi dalam proses perpanjangan STNK juga krusial untuk mencegah praktik serupa terulang. Masyarakat perlu diberi akses informasi yang mudah dipahami dan jalur pengaduan yang efektif untuk melaporkan dugaan pungli. Hanya dengan tindakan komprehensif ini, kita dapat berharap Samsat Jakarta Utara kembali menjadi lembaga pelayanan publik yang bersih dan terpercaya.
