Jakarta – TargetNews.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi DKI Jakarta, Jerry Nababan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Forum Advokat dan Pemerhati Masyarakat (FAKTA) serta DPC LAKI Kabupaten Polewali Mandar (Polman) atas upaya mereka mendorong penegakan hukum dalam kasus peredaran oli palsu di Sulawesi Barat.
Jerry menilai, lambatnya penyidikan oleh Polda Sulawesi Barat (Sulbar) mengindikasikan potensi tumpulnya penegakan hukum dan perlunya tindakan dari Mabes Polri.
“Kami mendukung penuh tuntutan masyarakat Polewali Mandar agar kasus ini ditangani secara serius. Jika Polda Sulbar dinilai tidak transparan dan lamban, sudah seharusnya Mabes Polri mengambil alih penyidikan untuk menjamin keadilan,” tegas Jerry dalam keterangan resminya, Sabtu (14/6/2025).
“Masyarakat Kecewa, kasus Oli Palsu “Menguap”
Jerry menyoroti laporan dari FAKTA dan DPC LAKI Polman yang menyebutkan bahwa gudang penyimpanan oli palsu yang sempat disegel kini dibuka tanpa kejelasan status hukum,” tutur Jerry.
“Padahal, kasus ini bukan hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna kendaraan bermotor akibat kerusakan mesin dan risiko kecelakaan,” lanjutnya.
“Pelaku oli palsu telah melanggar UU Perlindungan Konsumen, UU Standar Nasional Indonesia (SNI), dan konstitusi (Pasal 28H UUD 1945). Negara wajib hadir untuk menghentikan kejahatan terstruktur ini,” tegas Jerry.
Tuntutan Konkret
Jerry menggarisbawahi tiga poin tuntutan FAKTA dan LAKI Polman yang harus segera dipenuhi:
Penindaklanjutan penyidikan oleh aparat secara transparan.
Penutupan gudang ilegal tempat penyimpanan oli palsu.
Proses hukum pelaku hingga ke tingkat pengedar dan aktor intelektual.
“Polres Polman mengaku hanya sebagai perantara karena kewenangan ada di Polda Sulbar. Ini alasan yang tidak bisa diterima. Jika Polda tidak mampu, Mabes Polri harus turun tangan,” tegas Jerry.
*Dukung Langkah Eskalasi ke Mabes Polri*
Jerry juga mengapresiasi saran Ketua DPC LAKI Polman, Burhanuddin, agar masyarakat mengirim laporan tertulis langsung ke Kapolri melalui Mabes Polri. “Ini langkah strategis untuk memaksa pengawasan internal di tubuh Polri. Kami di DPD LAKI DKI Jakarta siap mendukung upaya ini dengan pendampingan hukum dan advokasi nasional,” ujarnya.
*Peringatan Keras untuk Aparat*
Jerry mengingatkan, penghentian kasus tanpa kejelasan adalah bentuk pembiaran kejahatan yang berpotensi merusak kepercayaan publik. “LAKI akan terus memantau perkembangan kasus ini. Jika tidak ada progres, kami tidak akan ragu mengajukan pelaporan ke Komnas HAM, KPK, dan Ombudsman terkait dugaan maladministrasi penegakan hukum,” pungkasnya.***
