Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan identitas mutlak bagi setiap warga negara yang mengendarai kendaraan bermotor di Indonesia.
Biaya pembuatan SIM yang ditetapkan negara terbilang terjangkau, namun proses perolehannya kerap diwarnai kesulitan yang memicu praktik pungutan liar oleh oknum calo, fenomena ini menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak.
Pemerintah telah berupaya menyediakan akses yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat untuk mendapatkan SIM.
Namun, realitanya, beberapa tahapan ujian, baik teori maupun praktik, seringkali menjadi kendala bagi pemohon, kesulitan ini yang terkadang dirasa tidak proporsional dengan kemampuan berkendara pemohon, membuka celah bagi praktik-praktik ilegal.
Dugaan calo terbaru yang terjadi di Satpas Prototype Satlantas Polrestabes Semarang pada Sabtu, 3 Mei 2025, menjadi bukti nyata keberadaan oknum calo yang beroperasi di lingkungan Satpas.
Seorang pemohon SIM C, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan terpaksa mengeluarkan biaya Rp 750.000 untuk mendapatkan SIM-nya tanpa melalui proses ujian teori dan praktik.
Angka tersebut jauh melebihi biaya resmi yang ditetapkan pemerintah.
Keberadaan calo SIM ini bukan hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.
Pertama, praktik ini mengabaikan aspek keselamatan berkendara. Pemberian SIM tanpa melalui ujian yang memadai dapat menghasilkan pengemudi yang tidak kompeten dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kedua, praktik ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan sistem perizinan di Indonesia.
Ketiga, keberadaan calo menciptakan ketidakadilan, karena hanya mereka yang mampu membayar biaya tambahan yang dapat memperoleh SIM dengan mudah, sementara masyarakat yang kurang mampu harus melalui proses yang lebih rumit dan terkadang melelahkan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif. Peningkatan kualitas dan transparansi proses ujian SIM menjadi sangat penting.
Ujian harus dirancang seobjektif mungkin, menguji kemampuan berkendara yang sebenarnya, dan bukan sekadar formalitas.
Penguatan pengawasan internal di lingkungan Satpas juga krusial untuk mencegah praktik pungli.
Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya menggunakan jasa calo dan pentingnya mengikuti prosedur resmi perlu digalakkan.
Sosialisasi dan edukasi publik secara masif dapat membantu mengurangi permintaan terhadap jasa calo.
Terakhir, penegakan hukum yang tegas terhadap oknum calo juga tak kalah penting. Proses hukum yang cepat dan transparan akan memberikan efek jera dan meminimalisir praktik-praktik ilegal ini.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat, diharapkan akses mendapatkan SIM yang mudah, terjangkau, dan aman dapat diwujudkan, sehingga keselamatan berkendara di jalan raya dapat terjamin.
